Bab 5 Analisis dan Rekomendasi (Laporan Akhir/Skripsi D IV IPDN)

BAB V ANALISIS DAN REKOMENDASI

Judul Laporan Akhir/Skripsi: Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dalam Pemberian Legalitas Bangunan yang Terpadu di Kota Bekasi

5.1. Analisis

Berdasarkan hasil laporan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun anggaran 2012 BPPT Kota Bekasi, analisis mengenai implementasi kebijakan IMB yang juga termasuk didalam keseluruhan kinerja BPPT Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2012 BPPT Kota Bekasi telah melaksanakan tahapan-tahapan untuk mencapai Visi BPPT Kota Bekasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013. Dua sasaran berdasarkan 5 (lima) indikator sasaran diantaranya 4 indikator sasaran targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja 100%. Sedangkan 1 (satu) indikator sasaran targetnya tidak tercapai yaitu: Memperoleh capaian kinerja dibawah 100%.

Pencapaian kinerja BPPT Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Terselenggaranya dan terwujudnya pelayanan perizinan terpadu pada BPPT Kota Bekasi yang optimal;
2. Meningkatnya pelayanan Peizinan dan Non Perizinan;
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan perizinan;
4. Meningkatnya kinerja aparatur Pelayanan Perizinan
5. Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan pada BPPT;
6. Jumlah perizinan dan non-perizinan yang telah diterbitkan BPPT Kota Bekasi: a. Tahun 2009: 43.751 Perizinan dan Non-Perizinan; b. Tahun 2010: 38.219 Perizinan dan Non-Perizinan c. Tahun 2011: 49.470 Perizinan dan Non-Perizinan; d. Tahun 2012: 50.843 Perizinan dan Non-Perizinan
7. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang cepat, mudah dan transparan

Kendala Dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipasif

Dalam pencapaian kinerja pada tahun 2012, BPPT Kota Bekasi masih terdapat beberapa kendala dan hambatan sebagai berikut:

1. Kendala dan Hambatan

1. Proses penyelesaian waktu penerbitan perizinan dan non-perizinan belum optimal sesuai dengan SOP BPPT Kota Bekasi.
2. Belum tersedianya ruang arsip yang depresentatif. Ruang arsip sangat dibutuhkan mengingat volume jenis perizinan dan non perizinan yang terbit dapat digambarkan sebagai berikut dengan jumlah total arsip sampai dengan 2012 sebanyak: Tahun 2009: 43.751; Tahun 2010: 38.219; Tahun 2011: 49.470; dan Tahun 2012: 50.843
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, salah satunya adalah dengan memberikan kenyamanan kepada costumer dalam hal penyediaan lahan parkir khusus untuk para costumer, sementara tentang lahan parkir yang sulit dikarenakan parkeir tersebut sudah dipenuhi oleh kendaraan para aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
4. Pemahaman masyarakat tentang SOP BPPT Kota Bekasi masih kurang optimal.

2. Upaya Pemecahan Masalah

1. Peningkatan sinergitas dengan SKPD Teknis sesuai SOP BPPT Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008;
2. Merencanakan pengadaan ruang arsip yang depresentatif dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait tentang penataan lokasi parker yang depresentatif bagi costumer BPPT Kota Bekasi;
4. Melaksanakan program sosialisasi yang terpadu dengan masyarakat dan dunia usaha secara langsung dan media informasi.

Berdasarkan LAKIP Tahun Anggaran 2012 BPPT Kota Bekasi diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa BPPT Kota Bekasi secara umum telah memberikan pelayanan publik secara baik terbukti dengan telah tercapainya beberapa target capaian yang ditetapkan pada tahun anggaran yang berjalan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pada penjelasan gambar kerangka pemikiran penulis diatas dapat dijabarkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki tugas dan amanahnya masing-masing perdaerah kepada masyarakat daerahnya. Tugas dan amanah tersebut diwujudkan dalam pembentukan kebijakan publik yang harus diimplementasikan untuk sebuah tujuan dari kebijakan yang ditetapkan. Adapun jika disandarkan pada teori Edward III, maka implementasi kebijakan yang ditempuh diharuskan bersadar pada empat variabelnya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi beserta masing-masing turunan pada variabelnya yang dapat dilihat pada gambar diatas. Dimana pada keseluruhan variabel tersebut mengarah pada tujuan kebijakan publiknya yang dalam hal Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan ini yaitu bertujuan untuk memfasilitasi pemberian legalitas bangunan yang terpadu di Kota Bekasi.

5.2. Rekomendasi

5.2.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian pada Bab sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dalam Pemberian Legalitas yang Terpadu di Kota Bekasi, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan IMB di Kota Bekasi sesungguhnya sudah memiliki semua persyaratan variabel untuk hadirnya sebuah implementasi kebijakan yang baik, hal tersebut dikarenakan faktor BPPT Kota Bekasi berada pada kota yang sudah serba dituntut kemajuan teknologi dan informasi. Namun karena faktor kota metropolis pulalah maka kemudian banyak permasalahan yang muncul bahkan permasalahan tersebut bisa jadi lebih kompleks daripada permasalahan yang sama namun berada didaerah pelosok lain. Namun dari hasil kesimpulan yang dapat penulis simpulkan selama melaksanakan penelitian di BPPT Kota Bekasi adalah sudah berjalan cukup baik tetapi secara penuh belum optimal. Perihal penilaian pada aspek cukup baik dan belum optimalnya adalah dalam hal-hal berikut ini:

a) Komunikasi

Sarana komunikasi yang dipergunakan sudah baik terutama komunikasi antar pegawainya, serta juga antara masyarakat dan pihak BPPT Kota Bekasi berkenaan dengan kejelasan proses. Namun karena masih ada beberapa bangunan lama yang berdiri tanpa IMB maka variabel komunikasi ini masih penulis katakan belumlah optimal.

b) Sumberdaya

Banyak implementasi yang terkendala karena faktor variabel ini, sesuai dengan yang dikatakan oleh Jones (1984) dalam Murtir Jeddawi (2008:8) bahwa “Implementasi itu memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan. Padahal dalam praktiknya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya”.

Namun ternyata tidak pada BPPT Kota Bekasi, karena segala turunan dari variabel sumberdaya ini juga telah baik, karena dari segala sisi sudah baik seperti aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas sudah tersedia dan telah dilakukan oleh para praktisi pegawai BPPT Kota Bekasi yang berpendidikan tinggi. Menjadi belum optimal karena terkadang masih timbul sebuah suasana kerja yang kaku diantara para pegawainya, yaitu pegawai yang sibuk dengan urusan pekerjaannya masing-masing.

c) Disposisi

Jelasnya frekuensi dan jadwal pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Badan kepada seluruh pegawainya dan terkhusus Kepala Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Jasa Usaha kota Bekasi yang mengurusi perihal kebijakan IMB kepada pegawai dibidangnya membuat variabel ini sudah baik diterapkan di BPPT Kota Bekasi. Menjadi belum optimal karena kapasitas tingkat jam kerja atasannya yang tampak begitu tinggi sehingga pegawainya cenderung tidak terlalu dekat dengan atasannya.

d) Struktur Birokrasi

1. Dengan telah ditetapkannya Kepwal Bekasi 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tentang Prosedur Tetap/ Standard Operating Prosedure (SOP) BPPT Kota Bekasi maka kejelasan pada SOPs dan Fragmentasi telah dapat dikatakan baik. Menjadi belum optimal karena masyarakat masih seringkali mengurus IMB dengan menggunakan jasa calo karena masyarakat menganggap SOPs yang dibuat masih berat dan lama untuk diproses secara pribadi.

2. Kerjasama yang dilakukan BPPT dengan unsur lembaga lain yang terkait dalam IMB telah baik dilaksanakan, berikut alasannya:

1. Proses kerjasama berlangsung secara pemberkasan kajian teknis yang dikumpulkan ke BPPT Kota Bekasi semata, sehingga memudahkan proses koordinasi wilayah berserta persyaratan kajian teknis yang berlaku untuk kemudian dilakukan proses administrasinya.
2. Faktor telah adanya ketetapan kebijakan berupa keputusan walikota bekasi tentang SOPs kebijakan IMB membuat proses antara ketiga pihak yakni masyarakat, BPPT Kota Bekasi dan Instansi lain yang terkait menjadi lebih mudah dipahami.

3. Proses sosialisasi BPPT Kota Bekasi kepada masyarakat sudah cukup baik dari segi intensitasnya namun sedikit belum optimal dari segi kualitasnya. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya yang mengurus IMB dengan menggunakan jasa calo.

5.2.2. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan yang telah diidentifikasi dan penulis tuliskan pada Bab I ternyata didasarkan pada tingkat kompleksitas probelma dikota Metropolitan seperti Kota Bekasi. Tentu BPPT memiliki kapasitas tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut karena BPPT Kota Bekasi hanya melaksanakan tugas pengadministrasiannya saja. Sedangkan untuk pelaksanaan peneguran bangunan tanpa IMB adalah wewenang dari Dinas Tata Kota. Maka dari itu saran penulis adalah dengan cara meningkatkan kapasitas berkerjasama dengan Dinas Tata Kota untuk menertibkan bangunan tanpa IMB yang data bangunan tanpa IMB tersebut dimiliki oleh BPPT. Sehingga diantara BPPT sebagai administratornya dan Dinas Tata Kota sebagai pelaksana tugasnya.
2. Meningkatkan kualitas dari proses solialisasi pihak BPPT kota Bekasi. Jadi bukan hanya secara formalitas semata namun lebih mencerdaskan masyarakat terhadap pentingnya mengurus IMB dan meminimalisir penggunaan biro jasa tertentu demi mengurus IMB.
3. Mempertahankan dan selalu senantiasa memperbaiki kinerja para pegawai BPPT Kota Bekasi dengan selalu tetap memperhatikan ketetapan walikota tentang Standard Operating Prosedure (SOP) yang berlaku.