Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dalam Pemberian Legalitas Bangunan yang Terpadu di Kota Bekasi (Laporan Akhir/Skripsi)

(Laporan Akhir pada Diploma IV Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor Tahun 2013)

ABSTRAK

Laporan Akhir ini berjudul Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Pemberian Legalitas Bangunan Yang Terpadu Di Kota Bekasi. Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dalam pemberian legalitas bangunan yang terpadu di Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, bagaimana kerjasama yang dilakukan BPPT dengan unsur lembaga lain yang terkait dan bagaimana kebijakan yang ditempuh sebagai solusi dari banyaknya masyarakat yang kurang sadar terhadap perlunya IMB terhadap pendirian bangunannya.

Metode yang digunakan dalam Laporan Akhir ini adalah metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan-penelitian.

Aspek-aspek yang diteliti meliputi beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi pelaksana kebijakan. Informasi dan data diperoleh dari person terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Jasa Usaha dan Koordinator IMB BPPT Kota Bekasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan dalam pemberian legalitas bangunan yang terpadu di Kota Bekasi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun faktor yang mendukung antara lain: Peraturan Standart Operating Prosedure (SOP) yang telah lengkap dan mendukung pelaksanaan, koordinasi pengurusan IMB antar instansi terkait yang dikaji secara bersama di BPPT dan program sosialisasi berbagai pelayanan BPPT yang dilakukan secara rutin mingguan.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah proses penyelesaian masih belum optimal sesuai dengan SOP BPPT Kota Bekasi dan pemahaman masyarakat tentang SOP BPPT Kota Bekasi masih kurang optimal.

Peneliti juga memberikan saran agar BPPT Kota Bekasi meningkatkan kapasitas berkerjasama dengan Dinas Tata Kota untuk menertibkan bangunan, meningkatkan kualitas dari proses solialisasi pihak BPPT kota Bekasi dan selalu tetap memperhatikan Ketetapan Walikota tentang Standard Operating Prosedure (SOP) yang berlaku.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Laporan Akhir

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah di Lokasi Magang

1.2.2. Pembatasan Masalah

1.2.3. Rumusan Masalah

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Magang

1.3.2. Tujuan Magang

1.4. Kegunaan Magang

1.4.1. Kegunaan Praktis untuk Lokasi Magang

1.4.2. Kegunaan Praktis untuk Lembaga

BAB II METODE MAGANG

2.1. Metode Pengumpulan Data Kegiatan Magang

2.2. Teknik Analisis Data

2.3. Tempat dan Waktu Kegiatan Magang

2.3.1. Tempat Magang

2.3.2. Waktu Magang

BAB III GAMBARAN EMPIRIK DILOKASI MAGANG

3.1. Gambaran Umum Lokasi Magang

3.1.1. Keadaan Geografis

3.1.2. Keadaan Demografi

3.1.3. Keadaan Sosial

3.1.3.1. Pendidikan

3.1.3.2. Kesehatan

3.1.3.3. Agama

3.1.3.4. Ekonomi

3.1.4. Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

3.1.4.1. Dasar Pembentukan

3.1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1.4.3. Visi dan Misi

3.1.4.4. Susunan Organisasi Badang Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

3.2. Fenomena yang Diamati dan Dikaji

3.2.1. Implementasi Kebijakan IMB dalam Pemberian Legalitas Bangunan yang Terpadu di Kota Bekasi

3.2.2. Kerjasama dengan Unsur Lembaga Lain yang Terkait dalam Pemberian Legalitas Bangunan yang Terpadu di Kota Bekasi

3.2.3. Upaya Kebijakan BPPT Sebagai Solusi dari Masyarakat yang Kurang Sadar Terhadap Perlunya IMB Terhadap Pendirian Bangunannya

BAB IV TEORI YANG DIGUNAKAN

4.1. Tinjauan Teori yang Relevan dengan Fenomena

4.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

4.1.2. Implementasi Kebijakan

4.1.3. Kesimpulan Teoritik Terhadap Fenomena yang Diamati

4.2. Tinjauan Normatif yang Relevan dengan Fenomena

BAB V ANALISIS DAN REKOMENDASI

5.1. Analisis

5.2. Rekomendasi

5.2.1. Kesimpulan

5.2.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1   Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Akademik 2012/2013

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1  Struktur Organisasi BPPT Kota Bekasi

Gambar 4.1  Model Pendekatan Direct An Indirect Impact On Implementation (George . Edward III)

Gambar 5.1  Kerangka Pemikiran